Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh

Tim Terpadu UPT Kemenkes Aceh Kembali Salurkan Bantuan dan Layanan Kesehatan bagi Ribuan Pengungsi Banjir Bireuen

BIREUEN (07/12/2025) – Merespons cepat dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Tim Terpadu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI di Aceh mengerahkan bantuan logistik serta membuka pos pelayanan kesehatan darurat. Tim ini merupakan sinergi dari Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Banda Aceh, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Banda Aceh, dan Poltekkes Kemenkes Aceh.

Pos layanan berlokasi di Masjid Jamik Istiqamah, Kecamatan Kutablang, yang menjadi tempat pengungsian utama bagi warga dari Gampong Kulu, Lhok Nga, dan Blang Panjoe.

Fokus Layanan dan Kondisi Lapangan

1. Koordinasi dan Pengungsian, Koordinator lapangan dari Balai Labkesmas Aceh dipimpin oleh Raisuli Ramadhan, sementara tim BKK Kelas I Banda Aceh dikoordinatori oleh Zulfikar. Di posko pengungsian, koordinator layanan UPT Kemenkes berkoordinasi langsung dengan Geuchiek Blang Panjoe, Ikhsan, S.Kom, selaku Ketua Posko.

Total pengungsi di Masjid Jamik Istiqamah mencapai kurang lebih 1.740 jiwa yang terdiri dari desa kulu, lhok nga dan blang panjoe.

Kondisi yang memaksa warga mengungsi tergolong parah, dengan ketinggian air banjir di tiga desa tersebut mencapai 2 meter, serta menyebabkan kerusakan rumah dalam kategori sedang hingga berat.

2. Layanan Kesehatan dan Logistik Pelayanan kesehatan dilakukan pada Minggu (7/12/2025) dan berhasil melayani serta memeriksa 256 orang pengungsi. Penyakit yang paling banyak ditemukan adalah demam, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berupa batuk, serta gatal-gatal pada kulit. Tim memastikan tidak ditemukan adanya faktor risiko penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB).

3. Pada hari kedua, Tim terpadiu juga melaksanakan kegiatan di posko gampong Cot Ara kecamatan Kutablang. Layanan kesehatan dibuka dari jam 09.00 Wib sampai dengan sore pukul 18.00 Wib dan berhasil melayani kurang lebih 272 orang yang dilayani.

Selain pengobatan, tim juga menyalurkan logistik spesifik yang dibutuhkan oleh pengungsi, seperti pempes anak-anak dan dewasa, serta baju layak pakai hasil donasi masyarakat.

3. Pencegahan dan Edukasi Untuk mencegah penyebaran penyakit pascabanjir, tim kesehatan lingkungan melakukan tindakan preventif berupa penyemprotan lalat (spraying), pembersihan tempat, dan edukasi kesehatan intensif kepada masyarakat pengungsi.

Pos layanan kesehatan ini direncanakan akan dibuka selama tiga hari, mulai 7 hingga 9 Desember 2025. Layanan ini merupakan hasil kerja sama dan dukungan operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen serta Puskesmas Kutablang, guna memastikan layanan kesehatan darurat berjalan optimal bagi seluruh korban terdampak.

Banda Aceh, 02 Desember 2025 - Tim Terpadu dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh, dan Poltekkes Kemenkes Aceh menyalurkan bantuan kesehatan bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di lokasi pengungsian Gedung Chik Pante Geulima, Kompleks Perkantoran Cot Trieng, Pidie Jaya.

Pelepasan tim dilakukan di halaman kantor BKK Kelas I Banda Aceh oleh Kepala BKK Kelas I Banda Aceh, Bapak Ali Isha Wardhana, SKM, MKM bersama Kepala Balai Labkesmas Aceh, Bapak Dr. Jontari, S.Kp., MPH. Bantuan dilakukan dalam beberapa tahap selama masa tanggap darurat 2–12 Desember 2025.

Personel Kesehatan yang Diterjunkan oleh Tim bantuan kesehatan BKK terdiri dari: 3 Dokter, 6 Perawat 3 Epidemiolog Kesehatan dan 2 Sanitarian Kesehatan

Bantuan ini menyasar 285 jiwa pengungsi, yang terdiri atas 130 laki-laki, 155 perempuan, 21 balita, 3 ibu hamil dan 26 lansia.

Tim terpadu juga menyalurkan bantuan logistik kesehatan dan obat-obatan serta memberikan pelayanan kesehatan dasar di pos pengungsian. Bantuan diserahkan langsung kepada Tim Kesehatan Pidie Jaya di posko utama dan disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pidie Jaya serta unsur Muspika Pidie Jaya.

Keluhan Kesehatan dan Tindak Lanjut

Keluhan kesehatan terbanyak yang dilaporkan antara lain diare ringan, demam, asam lambung, gatal-gatal, dan hipertensi. Selain itu, tim melaporkan peningkatan populasi lalat secara signifikan di area pengungsian, yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan.

Sebagai langkah respon cepat, BKK Kelas I Banda Aceh telah menyiapkan upaya pengendalian vektor (pengendalian lalat) pada titik pengungsian untuk mencegah risiko penularan penyakit pascabencana.

Kerja sama terpadu ini menjadi bukti sinergi lintas instansi dalam memastikan akses layanan kesehatan aman dan berkualitas bagi masyarakat terdampak bencana.

Meulaboh, Aceh Barat – Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Banda Aceh melalui Wilayah Kerja (Wilker) Pelabuhan Laut Meulaboh telah sukses melaksanakan kegiatan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan skrining deteksi dini kanker serviks (HPV DNA) pada Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini merupakan kontribusi aktif BKK Banda Aceh dalam memeriahkan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025 , yang mengusung tema inspiratif: “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”.

Kegiatan ini bertujuan utama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, mendeteksi dini penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit degeneratif, serta mendorong gaya hidup sehat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kerja, dan masyarakat umum.

Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yaitu pada kantor wilker meulaboh dan di pelabuhan penyeberangan kuala bubon meulaboh. Sasaran utama kegiatan ini mencakup seluruh pegawai,pekerja baik ABK dan TKBM dan masyarakat pelabuhan di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh serta masyarakat di sekitar kantor Wilker Meulaboh. Total 116 orang berpartisipasi dengan antusiasme tinggi, baik dari kalangan pekerja pelabuhan maupun masyarakat umum.

"Kami berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin untuk memantau status kesehatan pegawai dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan bahagia," ujar Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Meulaboh, Bapak Samsul Bahri, SKM.

Jenis Layanan Kesehatan yang Disediakan

Para peserta mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, mencakup: Pemeriksaan Dasar: Tekanan darah, berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, saturasi oksigen (SpO2). Deteksi PTM: Pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol total, asam urat, dan kadar hemoglobin (Hb). Skrining Khusus: Skrining Deteksi Dini Kanker Serviks melalui tes HPV DNA Self-Sampling.

Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Namun, laporan juga menyoroti pentingnya tindak lanjut, khususnya terkait temuan beberapa peserta dengan kadar kolesterol dan asam urat yang tinggi.

Berikut adalah data singkat dari 116 peserta dengan jumlah Laki-laki: 43 Orang (37.1%) dan Perempuan: 73 Orang (62.9%). Mayoritas peserta memiliki tekanan darah dalam batas normal (Systolic < 140 mmHg dan Diastolic < 90 mmHg). Pada pemeriksaan kadar gula darah, sebanyak 104 Orang (89.6%) memiliki kadar glucose normal dan 12 Orang atau 10,34% mempunyai factor risiko dengan kadar glucose darah > 180 mg/dl. Selanjutnya pada tes poemeriksaan kadar cholesterol total ditemukan jumlah peserta dengan kadar kolesterol abnormal cukup signifikan. Dari 116 orang peserta yang dilakukan pemeriksaan kadar cholesterol total, sebanyak 80 orang (69%) memiliki kadar cholesterol Normal (<200 mg/dL) dan 36 orang atau 31% memiliki factor risiko hipercholesterolimia. Pada pemeriksaan kadar asam urat, hampir seluruh peserta memiliki kadar asam urat dalam batas normal dengan persentase sebanyak 93.9%. Untuk pemeriksaan Kadar Haemoglobin, meskipun rata-rata HB normal, terdapat 44 (37,9%) peserta yang memiliki kadar di luar batas normal yang ditetapkan berdasarkan jenis kelamin (Laki-laki: 13.5 - 17.5 g/dL, Perempuan: 12.0 - 16.5g/dL.

Inovasi Skrining Kanker Serviks dengan Self-Sampling

Sebanyak 34 perempuan berhasil berpartisipasi dalam skrining deteksi dini kanker serviks. BKK Kelas I Banda Aceh memilih metode HPV DNA Self-Sampling, yang terbukti lebih nyaman, menjaga privasi, dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam deteksi dini.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi erat antara BKK Kelas I Banda Aceh Wilker Pelabuhan Meulaboh dengan Puskesmas Suak Ribe. Kerjasama lintas sektor ini memastikan bahwa peserta yang mendapatkan hasil pemeriksaan, khususnya terkait kanker serviks, akan memiliki akses mudah ke layanan lanjutan dan tindak lanjut yang sesuai standar pelayanan kesehatan. Sampel yang terkumpul saat ini dikirimkan ke Labkesda DKI Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Kesuksesan acara ini membuktikan tingginya antusiasme masyarakat dan tenaga kerja terhadap pentingnya investasi pada kesehatan. BKK Kelas I Banda Aceh berharap agar seluruh pihak, terutama pegawai dan masyarakat pelabuhan, semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan.

Dengan tubuh yang sehat, semangat kerja dan produktivitas akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung tercapainya visi "Generasi Sehat, Masa Depan Hebat". Kegiatan ini menjadi model kolaborasi yang efektif antara institusi kesehatan (BKK) dan fasilitas pelayanan kesehatan primer (Puskesmas) dalam penguatan layanan kesehatan reproduksi dan deteksi dini penyakit degeneratif di tengah masyarakat.

Banda Aceh, 1 Oktober 2025. Kegiatan koordinasi pra embarkasi haji merupakan bagian dari upaya persiapan operasional pemberangkatan jemaah haji agar berjalan tertib, aman, dan lancar. Kegiatan ini melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam proses pemberangkatan dan pelayanan jemaah haji sejak memasuki asrama haji hingga ke embarkasi.

Tujuan koordinasi pelaksanaan Pra Embarkasi haji adalah menyamakan persepsi antar instansi terkait dalam pelayanan jemaah haji, menyusun dan menyepakati alur proses pra embarkasi, mengantisipasi potensi kendala dan menemukan solusi secara Bersama dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana asrama haji.

Dalam Rangka kegiatan ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh terdiri dari Ka Subbag Adum (Yusri, SKM. M. Kes), Ka Timker 1 Surveilans dan penindakan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan (Ulul Azmi, SKM. M. Si), Ka Timker 2 Pengawasan Faktor risiko Kesehatan alat angkut dan barang (Safrizal, SKM. MKM), Ka Timker 3 Pengawasan Faktor risiko Kesehatan lingkungan (Susilawati, SKM), Ka Timker 4 Pengawasan Faktor risiko Kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus (dr. Koestendrina Marina Dewi. MKM) dan Ka Timker 5 Layanan public dan zona intergitas (Nofidahanum, SKM. M. Kes) telah melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pra Embarkasi Haji Aceh Tahun 2026 pada Upt. Asrama Haji Aceh. Peran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh meliputi :

- Persiapan Pra Embarkasi (Pengesahan ICV / E-ICV jamaah haji reguler, Pemeriksaan Sanitasi Asrama haji, Katering Pesawat haji dan pengendalian risiko lingkungan),

- Operasional Embarkasi/ Debarkasi (Kekarantinaan, Pelayanan Kesehatan,Surveilans dan sanitasi)

- Pasca Debarkasi (Pengamatan kesehatan pasca Jamaah haji kepulangan dan melakukan Tindakan penanggulangan masalah Kesehatan yang berpotensi wabah).

Kegiatan koordinasi pra embarkasi haji ini sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional haji. Diharapkan seluruh pihak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik demi kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Implementasi Pengelolaan Biaya Akomodasi, Uang Harian, dan Transportasi atas Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilaksanakan di luar kantor. Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/898/2025 yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin pada 10 September 2025.

Penetapan juknis ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi satuan kerja pengelola PNBP non-BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan layanan yang memerlukan biaya perjalanan dinas di luar kantor. Biaya tersebut meliputi akomodasi, uang harian, dan transportasi, yang pembebanannya ditanggung oleh pihak wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya juknis ini, diharapkan pengelolaan biaya layanan PNBP di luar kantor menjadi lebih tertib, efisien, dan transparan. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh satuan kerja penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Banda Aceh, 18 Agustus 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemeriksaan kesehatan dan skrining penyakit menular serta tidak menular. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 18 Agustus 2025, bertempat di ruang tunggu keberangkatan penumpang Pelabuhan Laut Ulee Lheue, Banda Aceh.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pelabuhan, pelaku perjalanan, dan lintas sektor terhadap pentingnya deteksi dini berbagai penyakit, serta sebagai upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat di kawasan pelabuhan yang menjadi salah satu pintu gerbang mobilitas manusia dan barang.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh, Bapak Ali Isha Wardhana, SKM, MKM, didampingi oleh Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ulee Lheue, Bapak Pattimura, SKM, serta Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, Bapak Safrizal, SKM, MKM.

Dalam sambutannya, Bapak Ali Isha Wardhana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari kontribusi Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan tangguh, khususnya di wilayah kerja pelabuhan laut. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan yang memiliki potensi risiko penyebaran penyakit menular.

Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, suhu tubuh, saturasi oksigen, berat dan tinggi badan), serta pemeriksaan penyakit tidak menular seperti kadar glukosa darah, kolesterol total, dan asam urat. Selain itu, dilakukan pula skrining penyakit menular seperti HIV dan Tuberkulosis (TB) sebagai bentuk deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Tercatat sebanyak 107 orang mengikuti skrining kesehatan, terdiri dari pelaku perjalanan, stakeholder lintas sektor, dan masyarakat umum di sekitar pelabuhan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kondisi kesehatannya serta termotivasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan dan skrining dini diyakini sebagai langkah strategis dalam menekan angka kejadian penyakit, baik menular maupun tidak menular, yang berpotensi menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian program pengabdian masyarakat yang secara berkala dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks karantina kesehatan di wilayah kerja pelabuhan dan pintu masuk negara lainnya.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang sehat dan aman, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Banda Aceh telah melaksanakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan bagi Calon Jamaah Haji (CJH) Embarkasi Aceh untuk Kloter BTJ 01 sampai dengan 12, selama periode 17 hingga 30 Mei 2025.

Sebanyak 4.449 orang CJH tercatat masuk ke Asrama Haji. Dari jumlah tersebut, 2.694 orang adalah perempuan, dan 1.752 orang laki-laki, menunjukkan komposisi jemaah yang lebih didominasi oleh perempuan. CJH berasal dari berbagai kabupaten/kota di Aceh, dengan jumlah terbanyak berasal dari Pidie: 439 orang, Banda Aceh: 422 orang, Aceh Utara: 421 orang, dan daerah lainnya dalam jumlah yang lebih kecil, termasuk Gayo Lues dan Subulussalam.

Selama masa pelayanan, dilakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh diantaranya 750 CJH dinyatakan sehat. Sebanyak 3.696 CJH tergolong dalam kategori risiko tinggi (RISTI). Sebanyak 1.115 perempuan menjalani tes kehamilan (WUS).

Terdapat 181 kunjungan ke poliklinik asrama haji dan 44 CJH dirujuk untuk penanganan lebih lanjut. Tercatat sebanyak 2 CJH batal berangkat. Sementara itu, 4 orang CJH melakukan mutasi masuk.

Pada Layanan laboratorium klinik difokuskan pada pemeriksaan dasar sebagai skrining kondisi kesehatan CJH, seperti 193 orang diperiksa kadar Hb (Hemoglobin), 137 orang menjalani pemeriksaan KGDS (Gula Darah Sewaktu), 16 orang diperiksa kolesterol dan 12 orang diperiksa asam urat.

Pada musim haji tahun 1446 H/2025 M dapat dilaporkan bahwa Distribusi usia CJH menunjukkan bahwa mayoritas jemaah berada pada kelompok usia > 60 tahun, dengan jumlah 1.963 orang. Disusul oleh kelompok usia 51–59 tahun sebanyak 1.174 orang, kelompok 41–50 tahun sebanyak 797 orang, dan kelompok usia 0–40 tahun sebanyak 512 orang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir yang telah dilakukan oleh Tim Kesehatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh ditemukan bahwa Tiga besar penyebab jemaah masuk dalam kategori RISTI adalah Penyakit Endokrin, Nutrisi dan Metabolik sebanyak 1.745 kasus, Gangguan Sistem Sirkulasi sebanyak 1.529 kasus dan Faktor Terkait Yankes (Pelayanan Kesehatan) sebanyak 743 kasus.

Sebagai bentuk pelayanan promotif, 122 CJH menerima layanan cek kesehatan gratis untuk pelaku perjalan yang meliputi skrining kondisi kesehatan umum calon Jemaah haji.

Kegiatan pelayanan kesehatan haji yang dilakukan oleh BKK Kelas I Banda Aceh menunjukkan upaya maksimal dalam menjaga dan mempersiapkan kesehatan CJH sebelum keberangkatan ke tanah suci. Tingginya jumlah CJH risiko tinggi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan haji tahun ini, sehingga diperlukan pendampingan kesehatan yang intensif dan berkelanjutan.

Banda Aceh, 15 Mei 2025 – Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Embarkasi Haji Aceh Tahun 1446 H / 2025 M di Aula Jeddah, UPT Asrama Haji Banda Aceh, pada hari Kamis, 15 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 88 peserta yang berasal dari berbagai instansi lintas sektor, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh Besar, RSUD dr. Zainoel Abidin, Labkesmas Aceh, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh.

Rapat koordinasi ini bertujuan menyatukan persepsi antarinstansi dalam memastikan kesiapan teknis dan non-teknis pelayanan kesehatan di embarkasi haji. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi jadwal keberangkatan jemaah, kesiapan sarana dan prasarana, prosedur kesehatan, pembagian tugas antar petugas, serta pemantapan SOP embarkasi haji.

12 Kloter Jemaah, Kloter Pertama Berangkat 18 Mei 2025

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Provinsi Aceh tahun ini tergabung dalam gelombang II keberangkatan jemaah haji nasional, dengan total 12 kelompok terbang (kloter). Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada Sabtu, 17 Mei 2025 pukul 08.00 WIB, dan akan diberangkatkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Minggu, 18 Mei 2025 pukul 07.40 WIB.

Kepala Balai Tekankan Nilai Istithaah dan Semangat Melayani

Rapat dipimpin oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh, dr. Ziad Batubara, MPH, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan petugas pemeriksaan kesehatan di embarkasi. "Petugas kita harus hadir dengan semangat prima dan pelayanan terbaik, seperti dalam tagline haji 2025: Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,dengan tujuan memberikan layanan yang lebih inklusif bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas” ujar dr. Ziad.

Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai istithaah kesehatan, yaitu kemampuan fisik dan mental calon jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. "Petugas kekarantinaan kesehatan memegang peran penting dalam menentukan kelaikan terbang bagi calon jemaah, terutama yang memiliki penyakit komorbid dan risiko tinggi,” tambahnya.

Sinergi dan Kekompakan Petugas Diutamakan

Turut memberikan arahan, Kasubbag Administrasi dan Umum, Yusri, SKM, M.Kes, yang menekankan pentingnya kekompakan tim lintas sektor. “Saat bertugas, kita lepaskan pangkat dan jabatan. Yang utama adalah semangat melayani jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan Bidang Kesehatan, dr. Koestendrina Marina Dewi, MKM, memaparkan secara detail tentang alur dan proses pemeriksaan kesehatan tahap ketiga yang akan dilakukan oleh tim medis kepada jemaah sebelum keberangkatan. "Pemeriksaan tahap ketiga ini sangat penting untuk memastikan jemaah dalam kondisi optimal sebelum keberangkatan," jelas dr. Koestendrina.

Penanggung jawab Program Haji Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Salbiah, juga menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan mendalam terhadap jemaah dengan risiko tinggi, penyakit degeneratif, dan wanita usia subur untuk pemerikaan tes kehamilan. Ia menekankan bahwa skrining yang akurat dapat mencegah kejadian fatal saat ibadah haji berlangsung."Ini akan membantu pencegahan dan penanganan dini jika terjadi komplikasi selama pelaksanaan ibadah," tuturnya".

Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen seluruh instansi terkait. "Petugas Siaga, Jemaah Bahagia, Haji Mabrur Tujuan Kita." Para pimpinan instansi sepakat bahwa pelayanan kesehatan yang prima dan profesional merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang aman dan lancar bagi seluruh jemaah asal Embarkasi Haji Aceh.

Dengan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar instansi, diharapkan penyelenggaraan embarkasi haji Aceh tahun 1446H/2025M dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jemaah haji.

Banda Aceh, 17 April 2025 — Dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan pegawai, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh melaksanakan kegiatan pemeriksaan kebugaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Kamis, 17 April 2025. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 07.30 hingga 12.00 WIB di lingkungan kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Pemeriksaan kebugaran ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.05.05/A/62/2025 tanggal 9 Januari 2025, tentang pengukuran kebugaran bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk Memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan fisik pegawai secara berkala, mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan atau penyakit, meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai melalui pemeliharaan kesehatan, mendorong budaya hidup sehat di kalangan ASN, menyediakan data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan pegawai.

Sebanyak 89 orang pegawai turut serta dalam pemeriksaan ini, terdiri dari 78 ASN dan 11 Non ASN. Dari total peserta, 48 merupakan laki-laki dan 41 perempuan, mencakup jabatan tenaga kesehatan dan non-kesehatan.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan mencakup berbagai parameter kesehatan dasar dan penunjang, yaitu: pengukuran gula darah, kolesterol, asam urat, kadar hemoglobin, suhu tubuh, saturasi oksigen (SpO₂), tekanan darah, serta indeks massa tubuh (IMT) yang terdiri dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang.

Tenaga kesehatan yang terlibat meliputi dokter, perawat, serta ahli teknologi laboratorium medik (ATLM), yang secara profesional memberikan pelayanan serta konsultasi kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan. Prosedur pelaksanaan dimulai dari proses pendaftaran melalui pemindaian barcode untuk mengisi identitas pribadi, dilanjutkan dengan pengukuran parameter kesehatan, dan diakhiri dengan konsultasi bersama dokter.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada dalam kategori kesehatan yang cukup baik. Sebanyak 53 peserta memiliki IMT normal, sementara 23 peserta tergolong overweight, 11 mengalami obesitas, dan 2 berada pada kategori underweight. Selain itu, ditemukan pula beberapa kondisi medis yang perlu menjadi perhatian, antara lain: 4 orang mengalami hiperglikemia, 30 orang dengan kadar kolesterol tinggi (hiperkolesterolemia), 1 orang dengan hiperurisemia, dan 13 orang terdeteksi hipertensi.

Antusiasme peserta terhadap kegiatan ini terlihat sangat tinggi. Para pegawai menunjukkan semangat serta kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai upaya promotif dan preventif untuk menjaga kebugaran dan kinerja kerja.

Melalui kegiatan ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas kesehatan sumber daya manusia di lingkungan kerja, serta memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

BANDA ACEH - Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh mengambil langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi program Vaksinasi Internasional dengan klinik swasta yang terdapat di wilayah kerja BKK Kelas I Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program vaksinasi internasional, khususnya vaksin meningitis, sebagai bagian dari komitmen menghadapi tantangan kesehatan global.Inisiatif ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas bersama enam klinik swasta terkemuka di wilayah Aceh.

"Program ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat," ujar Kepala BKK Banda Aceh dalam acara penandatanganan yang diselenggarakan hari ini.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama oleh BKK Banda Aceh dan enam klinik swasta, yaitu: Klinik Kimia Farma 37 Banda Aceh, Klinik Meurasi Batoh Banda Aceh, Klinik Kimia Farma Meulaboh, Klinik Cempaka Lima Banda Aceh, Klinik Rakan Medical Banda Aceh, dan Klinik Aryanti Nagan Raya.

Kerjasama ini dilandasi oleh komitmen bersama untuk menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme dalam pelayanan. Seluruh pihak yang terlibat telah menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi, menegaskan dedikasi mereka untuk memberikan layanan kesehatan yang berintegritas.

Vaksinasi meningitis merupakan syarat wajib bagi calon jamaah haji dan umrah serta perjalanan ke negara-negara tertentu yang berisiko tinggi terhadap penyakit meningitis. Kehadiran layanan ini di klinik swasta diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka tanpa harus bergantung pada satu lokasi saja.

Program ini bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap vaksinasi internasional, khususnya vaksin meningitis, yang sering dibutuhkan untuk keperluan perjalanan internasional atau ibadah haji dan umrah. Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan lokasi vaksinasi yang telah terjamin kualitas dan keamanannya.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Aceh secara keseluruhan," tambah perwakilan BKK Banda Aceh.

Melalui inisiatif ini, BKK Banda Aceh membuktikan komitmennya dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan dan menjawab kebutuhan masyarakat akan akses vaksinasi internasional yang aman dan terpercaya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan prosedur vaksinasi, masyarakat dapat menghubungi langsung BKK Banda Aceh atau klinik-klinik yang telah ditunjuk.

#PelayananKesehatanLebihBaik #VaksinasiInternasional

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh menggelar kegiatan senam jantung sehat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui aktivitas fisik yang teratur.

Senam jantung sehat yang dilaksanakan di halaman BKK Kelas I Banda Aceh ini diikuti lebih dari 100 peserta pada Jumat (8/11/2024) oleh seluruh pegawai, Dharma Wanita BKK Kelas I Banda Aceh dan mengundang masyarakat sekitar untuk berpartisipasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 yang mengusung tema "Gerak Bersama, Sehat Bersama".

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh, dr. Ziad Batubara, MPH, yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik yang teratur. "Melalui momentum HKN ke-60 ini, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama membudayakan gaya hidup sehat. Senam jantung sehat ini adalah salah satu bentuk sederhana namun efektif dalam menjaga kesehatan jantung dan kebugaran tubuh secara keseluruhan," ujarnya.

Sementara itu, Kasubbag Administrasi dan Umum, Yusri, SKM, M.Kes menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari tema HKN ke-60. "Tema 'Gerak Bersama, Sehat Bersama' bukan sekadar slogan, tetapi merupakan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan. Hari ini kita membuktikan bahwa dengan bergerak bersama, kita bisa menciptakan komunitas yang lebih sehat," jelasnya.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh ini tidak hanya diikuti oleh pegawai internal, tetapi juga masyarakat umum dan pegawai instansi sekitar. Para peserta tampak antusias mengikuti gerakan senam yang dipandu oleh instruktur profesional.

Selain senam jantung sehat, panitia penyelenggara juga menyediakan makanan sehat untuk peserta. Ini merupakan bentuk komitmen Balai KKP Kelas I Banda Aceh dalam mendukung program promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

dr. Ziad Batubara menambahkan bahwa kegiatan serupa akan rutin dilaksanakan sebagai bagian dari program promosi kesehatan. "Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan melalui aktivitas fisik yang teratur. Kesehatan adalah investasi berharga yang harus kita jaga bersama," tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh membuktikan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Banda Aceh dan sekitarnya.

Banda Aceh - Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Banda Aceh, dr. Ziad Batubara, MPH melantik seorang pejabat fungsional Dokter Ahli Pertama pada Senin (14/10/2024). Pelantikan yang berlangsung di Aula Balai KKP Kelas I Banda Aceh ini merupakan bagian dari program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Kesehatan tahun 2024.

Dalam acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, dr. Rita Rahayu resmi dilantik sebagai Dokter Ahli Pertama yang akan bertugas di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ulee Lheue. Pelantikan ini menandai penguatan kapasitas pelayanan kesehatan di wilayah pelabuhan yang merupakan pintu gerbang internasional di Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya, dr. Ziad Batubara, MPH menekankan pentingnya peran pejabat fungsional dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja KKP. "Jabatan fungsional ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kinerja organisasi," ujar dr. Ziad.

Kepala Balai KKP Kelas I Banda Aceh juga mengingatkan bahwa posisi strategis Pelabuhan Ulee Lheue sebagai pintu masuk internasional memerlukan pengawasan dan pelayanan kesehatan yang optimal. Kehadiran Dokter Ahli Pertama diharapkan dapat memperkuat fungsi cegah tangkal penyakit serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di pelabuhan.

"Sebagai Dokter Ahli Pertama, dr. Rita Rahayu akan memiliki peran krusial dalam pengawasan kesehatan di pelabuhan, termasuk pemeriksaan kesehatan pada alat angkut, penumpang, dan barang yang masuk melalui Pelabuhan Ulee Lheue," tambahnya.

Sementara itu, dr. Rita Rahayu menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab barunya. "Saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan akan terus meningkatkan kompetensi demi mendukung tugas-tugas kekarantinaan kesehatan di Pelabuhan Ulee Lheue," ujarnya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh. Penguatan SDM ini sejalan dengan visi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh pintu masuk negara, termasuk pelabuhan laut.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh. Usai pelantikan, dr. Rita Rahayu langsung dapat menjalankan tugas barunya di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ulee Lheue.

Keberadaan Dokter Ahli Pertama di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ulee Lheue diharapkan dapat semakin meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman penyakit menular yang berpotensi masuk melalui pelabuhan, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat pelabuhan dan pengguna jasa pelabuhan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh Menandatangani MoU dengan Fakultas Keperawatan Unsyiah

Banda Aceh - Kamis, 10 Oktober 2024, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banda Aceh resmi menandatangani MoU dengan Fakultas Keperawatan Unsyiah untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen, menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat.

Tak hanya itu, kedua institusi berkomitmen untuk menjunjung integritas, menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi, serta menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap langkah.

Bersama, kita ciptakan masa depan yang lebih cerah!

Salam Sehat, Sehat Indonesia.

Banda Aceh - Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Banda Aceh menyelenggarakan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional. Kegiatan yang digelar pada Kamis (26/9/2024) ini dilaksanakan secara hybrid di Aula BKK Kelas I Banda Aceh dan melalui daring melalui platform Zoom Meeting.

Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pegawai BKK Kelas I Banda Aceh, perwakilan lintas sektor/program terkait, biro travel, biro jasa, klinik vaksinasi swasta, dan agen pelayaran. Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama yakni Kepala BKK Kelas I Banda Aceh, dr. Ziad Batubara, MPH dan Yusri, SKM, M.Si.

Dalam sambutannya, dr. Ziad Batubara, MPH menekankan pentingnya integritas dalam pelayanan publik. "Kita harus selalu menegakkan nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas di setiap tindakan. Korupsi bukanlah pilihan, bersih adalah jalan satu-satunya! Bersama kita membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas demi kemajuan bangsa," tegasnya.

Materi sosialisasi mencakup berbagai aspek penting tentang anti korupsi, mulai dari pengertian dan perbuatan korupsi, bahaya dan dampaknya, hingga cara pencegahan korupsi. Para peserta juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai integritas, penanganan gratifikasi, dan implementasi pelayanan prima yang berintegritas.

Momentum ini semakin bermakna mengingat BKK Kelas I Banda Aceh telah masuk dalam nominasi WBK Nasional Tahun 2024. Pencapaian ini didukung oleh berbagai program unggulan yang telah diimplementasikan, seperti penerapan Whistleblowing System (WBS), digitalisasi layanan, sistem pengaduan masyarakat terintegrasi, dan portal layanan terpadu online.

Dalam upaya penguatan sistem anti korupsi, BKK Kelas I Banda Aceh telah menerapkan berbagai inovasi pelayanan seperti sistem antrian digital pada layanan vaksinasi internasional, aplikasi tracking dokumen, dan sistem pembayaran non-tunai. Transparansi layanan publik juga ditingkatkan melalui publikasi standar pelayanan yang jelas dan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

"Program-program unggulan ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Kami juga terus memperkuat pengawasan internal melalui CCTV di area layanan, supervisi berjenjang, dan audit internal berkala," tambah dr. Ziad.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya penguatan SDM melalui pelatihan integritas berkala, program role model integrity, dan sistem reward and punishment yang jelas. Selain itu, manajemen perubahan terus didorong melalui pembentukan agen perubahan dan internalisasi nilai-nilai organisasi.

Target BKK Kelas I Banda Aceh untuk menjadi Satker Kemenkes WBK Nasional didukung dengan penguatan akuntabilitas melalui penerapan SAKIP, sistem monitoring anggaran real-time, dan evaluasi capaian kinerja berkala.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari rangkaian program pencegahan korupsi yang akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, BKK Kelas I Banda Aceh optimis dapat meraih predikat WBK Nasional dan terus memberikan pelayanan prima yang bersih dari korupsi kepada masyarakat.