Pengajuan Keberatan

1. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik.

2. Petugas PPID BKK Banda Aceh  memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik.

3. Petugas PPID meregistrasi pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik dengan memberikan tanda bukti keberatan.

4. Pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik ditujukan kepada atasan PPID BKK Banda Aceh.

5. Atasan PPID BKK Banda Aceh  memberi tanggapan kepada pemohon paling lambat 30 hari kerja sejak diregistrasi pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik.

6. Jika pemohon puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai.

7. Jika pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan, dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

Tata Cara Pengajuan Keberatan:

1. Pengaju keberatan informasi harus mengisi Formulir Keberatan Informasi, baik langsung atau online di pusat layanan.

2. Petugas Pelayanan memeriksa formulir keberatan serta meregister Formulir Keberatan Informasi tersebut.

3.Formulir Keberatan yang telah diisi diajukan kepada atasan PPID.

4. PPID BKK Banda Aceh akan berkoordinasi dengan atasan PPID dan PPID Pembantu untuk menyiapkan/memproses tanggapan terhadap Keberatan Informasi dimaksud.

5. Selanjutnya tanggapan keberatan informasi akan diserahkan/dikirim oleh PPID/ PPID Pembantu, kepada pengaju keberatan informasi sebelum 30 hari kerja.

Formulir Pengajuan Keberatan Atas Informasi bisa diunduh disini dan dikirim melalui email ppid.bkkbandaaceh@gmail.com

Berdasarkan Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 35

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Pasal 36

1. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).